Sang Jendral yang Anak Seorang Petani

Prabowonomics adalah konsep besar pembangunan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, seorang kandidat Presiden pada Pemilu 2009 dari Partai Gerindra. Ketika semua Calon Presiden sedang sibuk saling tebar pesona, saling menjatuhkan dan saling memuji diri sendiri, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya membuat terobosan dengan menyodorkan konsep pembangunan ekonomi kerakyatan.

Diantara semua calon Presiden dan Partai, Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang paling fokus tentang siapa dan apa yang akan diperjuangkan, seperti yang dikatakannya di Majalah Tani Merdeka bahwa Partai Gerindra didirikan bukan cuma mau merebut kedudukan semata, tapi ada ideologi yang ingin diperjuangkan - terutama masalah ekonomi, karena itu Partai Gerindra menggunakan kata “Gerakan”, Gerindra itu merupakan sebuah gerakan rakyat untuk memperbaiki kehidupan. Ketika calon-calon presiden lainya sedang sibuk memikirkan tentang koalisi partai dan cara-cara untuk berbagi-bagi kekuasaan, Prabowo Subianto selalu datang untuk menyapa dengan membawa pesan dan salam dari para petani, nelayan dan pedagang pasar untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sejak awal sudah memfokuskan diri untuk memperjuangkan para petani, nelayan dan pedagang pasar yang merupakan penopang kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Manifesto Perjuangan Gerindra pada Pokok-pokok Perjuangan Partai Gerindra di Bidang Pertanian, Perikanan Dan Kelautan, dinyatakan: “Partai Gerindra memperjuangkan perlindungan petani dan nelayan beserta komoditinya. Perlindungan dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pentingnya keberadaan petani dan nelayan. Bagi Partai Gerindra, profesi petani dan nelayan adalah profesi mulia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.” Hal ini sesuai dan terbukti pada saat Indonesia dilanda krisis moneter yang parah pada tahun 1997 yang lalu. Pada saat itu sektor keuangan dan industri terpukul parah dan ambruk, tetapi sektor pertanian dan informal masih dapat bertahan dan bahkan jadi bemper ekonomi. Para petani, nelayan dan sektor informal yang sudah terbiasa berjuang sendiri, mampu berjuang mandiri dan bisa menghindarkan bangsa ini dari keterpurukan dan bencana yang lebih besar, bayangkan seandainya terjadi krisis moneter ditambah dengan krisis pangan. Petani, nelayan dan sektor informal merupakan pilar ekonomi terkuat negeri ini dan memiliki daya tahan yang tinggi.

Akan tetapi ketika perekonomian negeri ini mulai berangsur-angsur pulih dan membaik, para petani, nelayan dan sektor informal tetap terlupakan. Penguasa negeri ini rela mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk membantu sektor industri dan keuangan untuk bisa pulih kembali, bahkan rela menggelontorkan dana trilyunan rupiah untuk menutup hutang-hutang para konglomerat. Bagaimana dengan para petani, nelayan dan sektor informal yang telah berjasa? Mereka tetap saja berkutat dalam masalah yang sama, ……mereka tetap terlupakan. Para petani tetap berhadapan dengan kemiskinan, harga pupuk yang terus naik dan sering menghilang dari pasaran, sistim irigasi yang rusak dan buruk, harga jual komoditi yang naik turun, beras impor, gula impor, industri-industri pengolah komoditi pertanian yang sudah tua dan tidak efisien. Petani tidak dapat menentukan harga komoditinya, yang menentukan harga komoditi pertanian adalah pedagang, dan para pedagang menentukan harga komoditi pertanian dengan berlindung dibalik harga pasar.

Tetapi anehnya, pada saat panen dimana petani masih menguasai komoditi pertaniannya, harganya rendah, tetapi ketika komoditi pertanian sudah di tangan pedagang, maka harga akan bergerak naik. Demikian juga pada saat harga-harga komoditi pertanian naik karena terjadinya kenaikan biaya produksi yang diakibatkan oleh naiknya harga-harga faktor produksi, misalnya kenaikan harga pupuk yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, maka pemerintah dengan sigap berusaha untuk menstabilkan (menurunkan?) harga kembali dengan jalan melakukan impor komoditi pertanian tersebut. Salahkah petani bila menaikkan harga komoditinya karena disebabkan oleh kenaikan biaya produksi? Apakah petani yang harus memberi subsidi kepada rakyat? Seperti yang dikatakan oleh Prabowo Subianto bahwa Indonesia adalah negeri yang penuh paradoks Demikian juga dengan nelayan dan sektor informal, yang juga menghadapi permasalahan yang sama meskipun rezim dan penguasa telah berganti-ganti.

Karena itu konsep besar pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto dan Partai Gerindra melalui 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat, merupakan angin segar bagi para petani, nelayan dan sektor informal. Memang banyak yang mempertanyakan dan bahkan meragukan konsep besar pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut, terutama yang mengaku sebagai pakar ekonomi. Krisis ekonomi yang tidak kunjung usai di Indonesia pada prinsipnya disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, pemerintah sering memaksakan kehendaknya kepada rakyat, pemerintah sering memainkan rakyat melalui kebijaksanaan-kebijaksanaannya, pemerintah lebih mementingkan investor-investor asing dibandingkan kepentingan rakyatnya, pemerintah lebih mementingkan dan melindungi golongan ekonomi kuat dibandingkan kepentingan rakyat jelata. Karena itu banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mendapat respon dari rakyat.

Akan tetapi jika Prabowo Subianto dapat meyakinkan rakyat melalui cetak-biru yang detail, jelas dan mudah dipahami oleh rakyat mengenai kebijaksanaan ekonomi kerakyatannya, yang nantinya akan bisa mendapatkan kepercayaan rakyat sehingga antara pemerintah dan rakyat bisa sejalan keinginan, kemauan dan semangatnya, maka sesulit apapun hambatan, tantangan dan rintangannya insya-allah akan bisa diatasi bersama. Dan akhirnya akan bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Amin. Semoga Indonesia sebagai macan asia bisa mengaum kembali.

Salam dari Orang desa di Purwokerto....

Selengkapnya......

MEMPELAJARI PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEBUDAYAAN POLITIK

Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya.

Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.

Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang lainnya.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.

Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.

Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.

Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.

Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:

1. Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
2. Rasio, faktor yang berasal dari otaknya

Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya. Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.

Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.

Selengkapnya......

PKS; Partai Gila Atribut & Kontroversinya

Saya tidak tahu kenapa bisa membicarakan ini... mungkin karena terlalu seringnya saya melihat PKS di setiap bencana dengan super cepat atau memang partai ini selalu pamer karena bendera dan spanduknya besar dan ada di setaip lokasi, bahkan sebelum mendirikan posko bantuan di setiap lokasi bencana alam... Bukankah dalam Islam diajarkan membantu dengan menaruh tangannya di belakang...? katanya partai yang berasaskan Islam? Tapi kenapa kelakuannya tidak islami sama sekali ya...? Mungkin lebih tepatnya, PKS bisa disebut Partai yang berpolitik dengan membawa-bawa nama agama... Ini baru dari satu sudut saja.

Coba kita tengok masalah iklan-iklan PKS yang hampir semuanya kontroversi, seperti menggunakan foto-foto para pendiri organisasi NU dan Muhammadiyah dalam iklan-iklannya (Kita tahu bahwa PKS itu Partai idiologis "wahabi" yang sangat menolak mentah-mentah amaliyah NU dan sangat bersebrangan dengan Muhammadiyah dalam nilai perjuangannya) dan menyebutkan warna merah-kuning-biru bisa masuk ke PKS... Apa maksud semua itu? Orang paling bodoh pun bisa menebak bahwa kuning itu ditujukan untuk Golkar, Merah untuk PDIP, dan Biru untuk Demokrat atau PAN. Ini kebodohan PKS atau memang kebodohan PKS ya...? ya intinya sama-sama bodoh...

Wallahu A'lamu bis shawab....

Selengkapnya......

Situ Gintung Politic vs Money Politic

"Bagaimana, apa sudah ada wartawan di lokasi? Kalau sudah, sembako kita bagikan saja,” ujar seorang caleg parpol berbicara di telepon seluler. Setelah menutup telepon, caleg itu kemudian bergegas ke lokasi bencana banjir Situ Gintung dengan dibantu beberapa kader partainya. Pada masa kampanye seperti ini kader dan partai politik sepertinya tidak mau kehilangan momen tebar pesona, bahkan di tempat bencana sekalipun.

Dengan dalih memberi bantuan untuk korban tragedi Situ Gintung, sejumlah caleg partai politik mau repot-repot memberi langsung bantuan ke keluarga korban bencana. Tidak hanya itu, mereka juga mendirikan posko bantuan lengkap dengan atribut partai dan nama caleg bersangkutan.

Para caleg parpol tampaknya sudah siap dengan situasi seperti ini. Mereka datang bak pahlawan yang siap menanggung bersama kesusahan orang lain. Mereka tidak hanya sigap mendatangi korban, tetapi juga cepat mengurusi hal-hal yang kecil. Tidak butuh waktu yang lama, spanduk besar bertulisan ”Posko Bantuan Bencana Banjir Situ Gintung, Caleg Nomor ...” sudah terpampang di depan posko.

Selain di jalan utama, beberapa posko didirikan di sekitar lokasi rumah-rumah penduduk yang terkena bencana. Salah satu parpol bahkan mendirikan beberapa tenda di tanah kosong untuk menampung korban yang rumahnya hancur tersapu banjir.

Selain sembako, posko parpol dipenuhi pakaian bekas, obat- obatan, makanan, dan air mineral. Tidak hanya itu, sejumlah parpol terlihat sedang membagikan sejumlah amplop yang saya pun tidak tahu apa isinya, bahkan mau repot-repot menyiapkan mobil ambulan untuk membantu korban. Meski ada anggapan dari sebagian masyarakat yang menilai kegiatan parpol di tempat bencana hanya untuk tebar pesona, caleg parpol bergeming.

”Terserah saja orang menilai, yang penting kami punya niat memberi bantuan. Posko ini akan terus berdiri selama satu minggu untuk memberi bantuan,” kata Hawelly Bachtiar, caleg Partai Hanura yang mendirikan posko bantuan di Jalan Juanda. Hal senada juga diungkapkan Jazuli Juwani, caleg Partai Keadilan Sejahtera, yang mendirikan posko di sekitar lokasi bencana. Dengan suara lantang, Jazuli mengatakan bahwa semua yang dia lakukan bukan semata untuk tebar pesona.

”Ini urusan pertanggungjawaban kepada publik dan panggilan,” ujarnya.

Bencana Situ Gintung yang menelan puluhan korban jiwa tersebut memang telah menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari orang biasa yang ramai-ramai datang ke lokasi untuk sekadar menonton sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang datang untuk memperlihatkan empati.

Kalla datang ke lokasi terlebih dahulu dengan ditemani sejumlah menteri, seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie. Adapun Yudhoyono langsung ke Situ Gintung saat berkampanye di Bandung dan Serang. Selain melihat kondisi bencana, Presiden juga memberikan bantuan 1.500 paket sembako. Paket bantuan Presiden dikemas dalam tas jinjing warna putih biru yang bertuliskan ”Bantuan Presiden Republik Indonesia”. Tas itu juga dilengkapi lambang Burung Garuda dengan tulisan Istana Kepresidenan Indonesia.

Nah, apakah itu kampanye atau bukan, silakan menafsirkan sendiri.... Menurut Anda gimana? Apakah itu termasuk money politik atau bantuan politik...? mungkin perbedaanya tipis seperti rambut... jadi ya gak begitu keliatan....

Selengkapnya......