KPU Akan Undi Parpol Yang Berhak Dapat Kursi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundi nama parpol yang berhak mendapatkan kursi, legislatif jika 2 parpol memperoleh sisa suara sama. Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan pengundian akan dilakukan jika dalam penghitungan tahap kedua dan ketiga, ada 2 parpol memperoleh sisa suara yang persis sama dalam satu daerah pemilihan.

"Pengundian terpaksa dilakukan, karena pada tahap ini, KPU sulit melacak asal sebaran suara," kata Endang, seperti dikutip BBC. Hal itu sejalan dengan peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, yang menyebutkan secara tegas penentuan berdasarkan undian. Namun keputusan KPU ini ternyata tidak disepakati oleh semua partai politik.

Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menolak cara yang ditawarkan oleh KPU.

"Partai bekerja keras menggalang suara rakyat untuk mendukung calegnya, kalau karena proses penghitungan ada partai yang memperoleh suara sama dan kemudian itu diundi. Ini namanya tidak menghargai suara rakyat," kata Arif.

"KPU sebaiknya tidak membuat aturan yang lucu."

Pada pemilu 2004, pengundian juga dimungkinkan, tetapi tidak ditemukan jumlah perolehan suara yang persis sama diantara parpol peserta pemilu. Sementara penentuan calon legislatif yang mendapatkan suara yang sama dari satu parpol akan diserahkan kepada partai politik. Namun sebelum dikembalikan ke parpol, penentuan didasarkan pada sebaran suara di satu daerah pemilihan.

Selengkapnya......

Anggaran Pemilu di Pusat Tak Lebih Rp3 Triliun

Sebagian besar anggaran pemilihan umum (pemilu) digunakan untuk penyelenggaraan pemilu di daerah sementara penggunaan di pusat tidak lebih dari seperempatnya yaitu hanya sekitar Rp3 triliun. "Dari anggaran pemilu sebesar Rp13,5 triliun, yang digunakan KPU Pusat tidak sampai seperempatnya yaitu hanya sekitar Rp3 triliun," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Anshari, selebihnya dari Rp3 triliun, disalurkan ke daerah, untuk penyelenggaraan pemilu di daerah. Jumlah itu pun, lanjut Anshari, sudah termasuk anggaran untuk logistik pemilu. "Jumlah itu untuk tiga kali pemilu yaitu DPR, DPRD, dan pemilihan presiden putaran pertama dan putaran kedua," jelasnya.

Sementara mengenai agenda rapat koordinasi Jumat ini, Anshari mengatakan, membahas anggaran pemilu namun dirinya belum mengetahu detilnya. "Mungkin sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu," katanya. Ketika ditanya apakah ada kekurangan dana pemilu 2009, Anshari mengatakan, tidak ada. Mengenai berapa besar anggaran yang sudah terserap, Anshari juga mengatakan belum tahu karena juga harus ada laporan dari daerah-daerah.

"Anggaran itu kan tersebar ke setiap daerah," katanya.

Ketika ditanya apakah dibahas anggaran untuk verifikasi daftar pemilih tetap (DPT), Anshari mengatakan tidak tahu. "Namun anggaran sebesar Rp13,5 triliun itu untuk kebutuhan hingga pilpres putaran 2. Dari jumlah itu, sampai saat ini kami belum mengajukan apapun. Kami berharap pilpres cukup satu putaran saja," katanya.

Sementara itu, mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye parpol, Anshari menegaskan, prinsipnya anak di bawah umur tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye. "Tapi kalau dia ikut sendiri, tidak bisa kita melarangnya. Kalau dia diikutsertakan maka ada sanksi pidananya," kata Anshari.

Selengkapnya......

Partai Politik Berjanji Pemilu Damai

Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 berkomitmen untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan tertib, damai, cerdas dan berkualitas. Komitmen ini diikrarkan parpol pada acara “Deklarasi Kampanye Damai” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Para pimpinan parpol peserta Pemilu 2009 mengucapkan ikrar yang berbunyi: “Kami seluruh Pimpinan Partai Politik Pemilu 2009 dengan ini menyatakan untuk mewujudkan kampanye rapat umum yang tertib, damai, cerdas, dan berkualitas, demi suksesnya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-udangan.”

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, kampanye adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. Karena itu, kampanye harus dilaksanakan secara tertib dan damai. “Untuk itu perlu komitmen antarpeserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye secara tertib, damai, cerdas dan berkualitas,” ujar Hafiz saat memberikan sambutan pada acara “Deklarasi Kampanye Damai” di Hall D Pekan Raya Jakarta (16/03).

Hafiz mengharapkan, 21 hari masa kampanye (16 Maret – 5 April 2009) dapat menciptakan suasana yang sejuk dan indah. Semua materi kampanye harus berorientasi kepada kejayaan bangsa. “Kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bangsa yang santun dan bermartabat,” ucap Hafiz.

Ketua Pokja Kampanye KPU Sri Nuryanti mengatakan, kampanye Pemilu 2009 adalah salah satu bagian pendidikan politik bagi masyarakat. “Parpol harus memberi contoh berpolitik secara santun dan bermartabat,” ujar Sri.

Acara deklarasi kampanye damai ini, menurut Sri, bertujuan untuk membangun komitmen bersama antarparpol agar mewujudkan kampanye rapat umum yang tertib, damai, cerdas, dan berkualitas, demi suksesnya Pemilu 2009 sesuai dengan peraturan perundang-udangan. “Selama 21 hari ke depan, kampanye harus berjalan damai dan tertib,” tegas Sri.

Sekitar 2.200 orang yang berasal dari perwakilan dan simpatisan parpol peserta Pemilu 2009 menghadiri pengucapan ikrar dan penandatangan kampanye damai dan tertib. Setelah mengucapkan ikrar, masing-masing pimpinan parpol berorasi singkat memaparkan visi dan misinya.

Selengkapnya......

Menuju Pemilu 2009

Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin gencar melakukan sosialisasi Pemilu 2009. Setelah sebelumnya menggandeng organisasi keagamaan, pemuda, perempuan, dan organisasi profesi, kali ini KPU bekerjasama dengan Depdiknas akan turun ke sekolah dan kampus untuk mensosialisasikan Pemilu 2009.

“Segera ada gerakan sosialisasi pmilu di sekolah dan universitas. Kalau bisa, universitas seluruh Indonesia melakukan gerakan yang sama (sosialisasi Pemilu 2009),” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary seusai penandatangan nota kesepahaman antara Ketua KPU dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo di Gedung Depdiknas, Jakarta (16/03). Hadir juga dalam penandatangan anggota KPU Endang Sulastri dan Syamsul Bahri, Sekretariat Jenderal KPU, serta para pejabat eselon I Depdiknas.

Menurut Hafiz, inti dari nota kesepahaman ini adalah kerjasama dalam rangka sosialisasi Pemilu 2009 kepada pelajar dan mahasiswa atau pemilih pemula. “Khususnya pemilih pemula. Ini sangat penting karena jumlah mereka sangat banyak. Mereka perlu pemahaman (Pemilu 2009) yang lebih komprehensif,” jelas Hafiz.

Saat ini sekitar 30 persen dari 171.265.442 jumlah pemilih Pemilu 2009 adalah pemilih pemula. Selain sosialisasi mengenai tata cara menandai (menconteng sekali), kepada pemilih pemula juga perlu disosialisasikan subtansi dari pelaksanaan pemilu, yakni momentum yang sangat penting untuk mengubah bangsa.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, sosialisasi pemilu adalah bagian dari pendidikan. Sosialisasi yang baik adalah membuat pemilih menjadi rasional dalam memilih calon-calonnya. “Diknas akan all out mendukung sosialisasi ini. Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) dapat menggunakan Kuliah Kerja Nyata, kegiatan kemahasiswaan atau bentuk kegiatan lain. Dengan ini, diharapkan pemahaman masyarakat menjadi lebih baik,” ungkap Mendiknas.

Walaupun nota kesepahaman ini baru ditandatangani, kegiatan sosialisasi di kampus dan sekolan sudah dimulai di beberapa daerah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal mengatakan, di beberapa daerah--seperti Solo--sudah dimulai sosialisasi Pemilu 2009 di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa setempat. “Mahasiswa, selain sosialisasi kepada sesama mahasiswa, mereka juga turun ke sekolah-sekolah (sosialisasi Pemilu 2009). Dan ini sangat efektif karena mereka mudah diterima olah anak-anak SMA. Ini bukan baru mulai, tapi sudah berjalan,” ujar Fasli.

Saat ini, lanjut Fasli, beberapa universitas di bawah koordinasi Universitas Gadjah Mada sudah melakukan Kuliah Kerja Nyata tematis khusus sosialisasi Pemilu di lima lokasi: Sumatera, Sulawesi, Jawa, DKI, dan Kalimantan. “(Sosialisasi Pemilu) ini dilayani oleh 17 perguruan tinggi yang bahu membahu membuat metodologi bersama. Setelah ini (sosialisasi) akan diikuti di tempat-tempat lain.

Untuk sekolah, terutama SMA, SMK dan Madrasah Aliyah yang mempunyai pemilih pemula juga akan diberikan sosialiasi pemilu. “Saat ini sudah dilakukan dengan KPU Daerah,” ujar Fasli.

Selengkapnya......