Boikot Pemilu PILPRES 2009

Merasa sejumlah tuntutannya tidak direspon, Megawati Soekarnoputri, Wiranto dan Prabowo, mewakili apa yang mereka namakan kelompok "Teuku Umar" berencana mengajukan tuntutan resmi kepada pemerintah dan KPU, atas segala kekisruhan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu legislatif 2009. Mereka bahkan mengancam akan memboikot pemilihan presiden Juli mendatang jika pemerintah lepas tangan.

Selama sekitar 1,5 jam Wiranto, Senin (20/04/09) kemarin, bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Menurut Ketua Umum Partai Hanura ini, mereka secara intens membahas kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu legislatif lalu. Dalam dua hari kedepan mereka akan mengajukan tuntutan secara legal kepada pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggungjawab. Jika tidak ada tanggapan dari instansi pemerintah tersebut, kemungkinan mereka akan memboikot pemilu pilpres mendatang.

Wiranto merupakan satu dari sejumlah tokoh yang merapat ke Megawati Soekarnoputri, selain Prabowo Subianto dan sejumlah pemimpin parpol yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Mereka membentuk kubu yang saat ini dikenal publik sebagai kelompok Teuku Umar. Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) mewarnai pemilu legislatif. Protes pun mengalir. Salah satunya para mantan aktivis '98. Mereka pun menyerukan penolakan pemilu dan pemboikotan pilpres.

"Pemilu harus diulang karena adanya cacat DPT atau boikot pilpres 2009. Kini kita berada di tengah krisis konstitusi ketatanegaraan," kata Mantan Ketua Senat Universitas Mercubuana A Rohman, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakpus, pada Senin (20/4/2009).

Para mantan aktivis '98 itu yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) antara lain Ubaidillah (mantan Ketua Senat UNJ), Panca Nainggolan, dan lainnya, menandatangani petisi. "Hentikan penghitungan, presiden mengatakan bahwa itu kesalahan KPU, tetapi data kependudukan disediakan oleh pemerintah, jadi pemerintah yang harus bertanggung jawab," jelas A Rohhman.

Menurut dia, ketua dan anggota KPU juga harus mengundurkan diri karena telah gagal dalam menyelenggarakan pemilu. "Mundur disini bukan untuk melanggar hukum formal, tetapi lebih sebagai suatu sikap moral sebagai orang yang dipercaya tapi melakukan kesalahan dan kegagalan dalam mengemban tugas rakyat, jadi butuh etika politik," ujarnya.

Selain itu, presiden dan wapres segera non-aktif dari jabatannya agar pemilu berlangsung jurdil dan pemerintahan dijalankan oleh Triumvirat. "Maka Mendagri, Menlu, dan Menhan akan bekerja secara eksekutif dalam menjalankan pemerintahan," tambahnya.

Selengkapnya......