Politik Petani

Pemberontakan Petani Ciomas 20 Mei 1886

Masuknya kekuasaan kolonial barat membawa dampak perubahan dalam sistem kehidupan, ekonomi dan politik di Indonesia. Munculnya tanah-tanah partikulir sebagai akibat dari penjualan tanah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sampai dengan tahun 1915 sekitar 1,2 juta hektar tanah perkebunan/persawahan telah dijual oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kepada pihak swasta. Tanah-tanah itu berstatus Tanah Partikulir yang pemiliknya bangsa Belanda, Eropa dan Cina.

Sedangkan para petani adalah buruh tani, mereka mendapatkan upah 12,5 cent per-hari kerja di sawah atau di kebun. Setiap 5 pikul produksi yang dihasilkan oleh seorang petani, petani tersebut memperoleh 1 pikul, bagi hasil ini dinamakan cuke, darimana berasal kata cukai. Penghasilan per-tahun petani ini masih lagi dikenakan pajeg, darimana berasal kata pajak. Disamping itu para petani setiap bulannya selama 5 hari dinyatakan bekerja kompenian, artinya bekerja tanpa upah.

Untuk pengaturan cuke, kompenian dan pemungutan pajeg, Tuan Tanah mempekerjakan Demang dan Pencalang yang dipersenjatai tombak. Demang dan para Pencalang sebagai pembantunya bertingkah laku kejam terhadap para petani. Ini derita para petani yang bekerja di Tanah Partikulir, termasuk petani Ciomas di kaki Gunung Salak, Bogor, di tanah partikulir milik Tuan de Sturler. Kekejaman kakitangan Tuan Tanah seringkali dilindungi oleh birokrasi Pemerintah Hindia Belanda, terutama Camat. Camat berkolaborasi dengan Demang dan Pencalang, memeras para petani dan menyiksa mereka bilamana perlu.

Menjelang pecahnya pemberontakan petani Ciomas pada tahun 1866, banyak orang yang meninggalkan Ciomas untuk menghindari beban pemungutan pajeg yang berat, dan menghindari kerja kompenian di perkebunan. Ketidakpuasan dan kebencian mereka terhadap Tuan Tanah dan kakitangannya yang menjadi pemicu pemberontakan tersebut. Daerah Ciomas yang dingin itu tiba-tiba pada bulan Februari 1886 situasinya memanas. Camat Ciomas Haji Abdurrahim terbunuh. Apan, tersangka pembunuh dan juga sejumlah petani lainnya yang terlibat, melarikan diri ke Pasir Paok. Mereka menolak menyerahkan diri.

Sebulan sebelum terbunuhnya Camat Haji Abdurrahim, Idris, seorang tokoh petani kelahiran Ciomas dikabarkan menghilang. Ia bergerak di sekitar Gunung Salak dan berpindah-pindah tempat. Bahkan diketahui Idris pernah berada di Sukabumi dan Ciampea. Tidak ada catatan yang cukup tentang bagaimana cara Idris mengorganisir perlawanan petani Ciomas terhadap Tuan Tanah. Juga tidak terdapat laporan bahwa Idris berguru pada ahli spiritual atau menjalankan tarekat. Gerakan Idris tersebut sangat rahasia sehingga tidak tercium oleh mata-mata Belanda.

Pemberontakan petani Ciomas 1886 hampir berdekatan waktunya dengan pemberontakan petani di Cilegon pada tahun 1888. Secara teori sangat mungkin pemberontakan petani Ciomas 1886 dan pemberontakan petani Cilegon 1888 didalangi oleh otak yang sama. Seperti halnya pemberontakan Condet 1916 dan pemberontakan Tangerang 1924, walaupun terpaut 8 tahun, akan tetapi aktor intelektualnya sama yaitu seorang yang bernama Sairin, yang berasal dari Cawang, Jakarta Timur. Sairin, dikenal menguasai sejarah Jakarta, sebagaimana Rama Ratu Jaya, tokoh pemberontakan Tambun 1869.

Pemberontakan-pemberontakan petani, termasuk di Ciomas pada tahun 1886, ternyata bukan hanya disulut oleh penderitaan akibat penindasan oleh kakitangan Tuan Tanah dan Pemerintah Hindia Belanda belaka, akan tetapi terdapat idealisme dibalik pemberontakan-pemberontakan tersebut. Idris mencari peluang yang bagus untuk menyerang kakitangan Tuan Tanah. Peluang tersebut diperolehnya. Idris mendapat informasi bahwa pada malam Jumat tanggal 20 Mei 1886, pegawai dan kakitangan Tuan Tanah Partikulir Ciomas akan melakukan upacara sedekah bumi bertempat di rumah peristirahatan Tuan Tanah di Gadog.

Upacara ini untuk berterima kasih kepada Yang Kuasa karena panenan yang berhasil bagus. Biasanya dalam upacara sedekah bumi, dilakukan makan besar. Seluruh pengunjung dijamu dengan makanan yang enak-enak, dan tidak ketinggalan hiburan. Biasanya dalam acara tersebut, tuan rumah menyediakan minuman keras. Pada malam Kamis 19 Mei 19886, Idris dan pengikutnya merebut dan menduduki kawasan selatan Ciomas. Idris tidak melebarkan kawasan yang didudukinya, tempat tersebut sekedar dipakai sebagai batu loncatan untuk meyerbu rumah peristirahatan Tuan Tanah di Gadog.

Benarlah, pada malam Jumat 20 Mei 1886, Idris dan para pengikutnya menyerbu pesta pora yang sedang berlangsung di rumah peristirahatan Tuan Tanah di Gadog. Tidak kurang dari 41 orang kakitangan Tuan Tanah terbunuh dan 70 orang lagi mengalami luka-luka. Arena pesta dibanjiri darah dan diliputi oleh kepanikan, semuanya bubar dan lari menyelamatkan diri masing-masing. Para pengikut Idris berteriak-teriak sambil memburu sasarannya, akan tetapi sasaran utama yang dicari tidak ketemu, Tuan Tanah De Sturler dan keluarganya berhasil meloloskan diri.

Seperti halnya Apan, Idris-pun menghilang dari Ciomas. Sangat mungkin Idris dan Apan bergabung dengan Haji Wasit di Cilegon yang tengah mempersiapkan pemberontakan petani Cilegon pada tahun 1888.

Sumber:
- Majalah Tani Merdeka, September-Oktober 2008.
- Sartono Kartodirjo, Protest Movement In Rural Java, 1973.

Selengkapnya......

Sang Jendral yang Anak Seorang Petani

Prabowonomics adalah konsep besar pembangunan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, seorang kandidat Presiden pada Pemilu 2009 dari Partai Gerindra. Ketika semua Calon Presiden sedang sibuk saling tebar pesona, saling menjatuhkan dan saling memuji diri sendiri, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya membuat terobosan dengan menyodorkan konsep pembangunan ekonomi kerakyatan.

Diantara semua calon Presiden dan Partai, Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang paling fokus tentang siapa dan apa yang akan diperjuangkan, seperti yang dikatakannya di Majalah Tani Merdeka bahwa Partai Gerindra didirikan bukan cuma mau merebut kedudukan semata, tapi ada ideologi yang ingin diperjuangkan - terutama masalah ekonomi, karena itu Partai Gerindra menggunakan kata “Gerakan”, Gerindra itu merupakan sebuah gerakan rakyat untuk memperbaiki kehidupan. Ketika calon-calon presiden lainya sedang sibuk memikirkan tentang koalisi partai dan cara-cara untuk berbagi-bagi kekuasaan, Prabowo Subianto selalu datang untuk menyapa dengan membawa pesan dan salam dari para petani, nelayan dan pedagang pasar untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sejak awal sudah memfokuskan diri untuk memperjuangkan para petani, nelayan dan pedagang pasar yang merupakan penopang kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Manifesto Perjuangan Gerindra pada Pokok-pokok Perjuangan Partai Gerindra di Bidang Pertanian, Perikanan Dan Kelautan, dinyatakan: “Partai Gerindra memperjuangkan perlindungan petani dan nelayan beserta komoditinya. Perlindungan dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pentingnya keberadaan petani dan nelayan. Bagi Partai Gerindra, profesi petani dan nelayan adalah profesi mulia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.” Hal ini sesuai dan terbukti pada saat Indonesia dilanda krisis moneter yang parah pada tahun 1997 yang lalu. Pada saat itu sektor keuangan dan industri terpukul parah dan ambruk, tetapi sektor pertanian dan informal masih dapat bertahan dan bahkan jadi bemper ekonomi. Para petani, nelayan dan sektor informal yang sudah terbiasa berjuang sendiri, mampu berjuang mandiri dan bisa menghindarkan bangsa ini dari keterpurukan dan bencana yang lebih besar, bayangkan seandainya terjadi krisis moneter ditambah dengan krisis pangan. Petani, nelayan dan sektor informal merupakan pilar ekonomi terkuat negeri ini dan memiliki daya tahan yang tinggi.

Akan tetapi ketika perekonomian negeri ini mulai berangsur-angsur pulih dan membaik, para petani, nelayan dan sektor informal tetap terlupakan. Penguasa negeri ini rela mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk membantu sektor industri dan keuangan untuk bisa pulih kembali, bahkan rela menggelontorkan dana trilyunan rupiah untuk menutup hutang-hutang para konglomerat. Bagaimana dengan para petani, nelayan dan sektor informal yang telah berjasa? Mereka tetap saja berkutat dalam masalah yang sama, ……mereka tetap terlupakan. Para petani tetap berhadapan dengan kemiskinan, harga pupuk yang terus naik dan sering menghilang dari pasaran, sistim irigasi yang rusak dan buruk, harga jual komoditi yang naik turun, beras impor, gula impor, industri-industri pengolah komoditi pertanian yang sudah tua dan tidak efisien. Petani tidak dapat menentukan harga komoditinya, yang menentukan harga komoditi pertanian adalah pedagang, dan para pedagang menentukan harga komoditi pertanian dengan berlindung dibalik harga pasar.

Tetapi anehnya, pada saat panen dimana petani masih menguasai komoditi pertaniannya, harganya rendah, tetapi ketika komoditi pertanian sudah di tangan pedagang, maka harga akan bergerak naik. Demikian juga pada saat harga-harga komoditi pertanian naik karena terjadinya kenaikan biaya produksi yang diakibatkan oleh naiknya harga-harga faktor produksi, misalnya kenaikan harga pupuk yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, maka pemerintah dengan sigap berusaha untuk menstabilkan (menurunkan?) harga kembali dengan jalan melakukan impor komoditi pertanian tersebut. Salahkah petani bila menaikkan harga komoditinya karena disebabkan oleh kenaikan biaya produksi? Apakah petani yang harus memberi subsidi kepada rakyat? Seperti yang dikatakan oleh Prabowo Subianto bahwa Indonesia adalah negeri yang penuh paradoks Demikian juga dengan nelayan dan sektor informal, yang juga menghadapi permasalahan yang sama meskipun rezim dan penguasa telah berganti-ganti.

Karena itu konsep besar pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto dan Partai Gerindra melalui 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat, merupakan angin segar bagi para petani, nelayan dan sektor informal. Memang banyak yang mempertanyakan dan bahkan meragukan konsep besar pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut, terutama yang mengaku sebagai pakar ekonomi. Krisis ekonomi yang tidak kunjung usai di Indonesia pada prinsipnya disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, pemerintah sering memaksakan kehendaknya kepada rakyat, pemerintah sering memainkan rakyat melalui kebijaksanaan-kebijaksanaannya, pemerintah lebih mementingkan investor-investor asing dibandingkan kepentingan rakyatnya, pemerintah lebih mementingkan dan melindungi golongan ekonomi kuat dibandingkan kepentingan rakyat jelata. Karena itu banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mendapat respon dari rakyat.

Akan tetapi jika Prabowo Subianto dapat meyakinkan rakyat melalui cetak-biru yang detail, jelas dan mudah dipahami oleh rakyat mengenai kebijaksanaan ekonomi kerakyatannya, yang nantinya akan bisa mendapatkan kepercayaan rakyat sehingga antara pemerintah dan rakyat bisa sejalan keinginan, kemauan dan semangatnya, maka sesulit apapun hambatan, tantangan dan rintangannya insya-allah akan bisa diatasi bersama. Dan akhirnya akan bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Amin. Semoga Indonesia sebagai macan asia bisa mengaum kembali.

Salam dari Orang desa di Purwokerto....

Selengkapnya......

MEMPELAJARI PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEBUDAYAAN POLITIK

Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya.

Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.

Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang lainnya.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.

Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.

Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.

Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya pembudayaan.

Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:

1. Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
2. Rasio, faktor yang berasal dari otaknya

Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya. Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.

Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di masa depan.

Selengkapnya......

PKS; Partai Gila Atribut & Kontroversinya

Saya tidak tahu kenapa bisa membicarakan ini... mungkin karena terlalu seringnya saya melihat PKS di setiap bencana dengan super cepat atau memang partai ini selalu pamer karena bendera dan spanduknya besar dan ada di setaip lokasi, bahkan sebelum mendirikan posko bantuan di setiap lokasi bencana alam... Bukankah dalam Islam diajarkan membantu dengan menaruh tangannya di belakang...? katanya partai yang berasaskan Islam? Tapi kenapa kelakuannya tidak islami sama sekali ya...? Mungkin lebih tepatnya, PKS bisa disebut Partai yang berpolitik dengan membawa-bawa nama agama... Ini baru dari satu sudut saja.

Coba kita tengok masalah iklan-iklan PKS yang hampir semuanya kontroversi, seperti menggunakan foto-foto para pendiri organisasi NU dan Muhammadiyah dalam iklan-iklannya (Kita tahu bahwa PKS itu Partai idiologis "wahabi" yang sangat menolak mentah-mentah amaliyah NU dan sangat bersebrangan dengan Muhammadiyah dalam nilai perjuangannya) dan menyebutkan warna merah-kuning-biru bisa masuk ke PKS... Apa maksud semua itu? Orang paling bodoh pun bisa menebak bahwa kuning itu ditujukan untuk Golkar, Merah untuk PDIP, dan Biru untuk Demokrat atau PAN. Ini kebodohan PKS atau memang kebodohan PKS ya...? ya intinya sama-sama bodoh...

Wallahu A'lamu bis shawab....

Selengkapnya......

Situ Gintung Politic vs Money Politic

"Bagaimana, apa sudah ada wartawan di lokasi? Kalau sudah, sembako kita bagikan saja,” ujar seorang caleg parpol berbicara di telepon seluler. Setelah menutup telepon, caleg itu kemudian bergegas ke lokasi bencana banjir Situ Gintung dengan dibantu beberapa kader partainya. Pada masa kampanye seperti ini kader dan partai politik sepertinya tidak mau kehilangan momen tebar pesona, bahkan di tempat bencana sekalipun.

Dengan dalih memberi bantuan untuk korban tragedi Situ Gintung, sejumlah caleg partai politik mau repot-repot memberi langsung bantuan ke keluarga korban bencana. Tidak hanya itu, mereka juga mendirikan posko bantuan lengkap dengan atribut partai dan nama caleg bersangkutan.

Para caleg parpol tampaknya sudah siap dengan situasi seperti ini. Mereka datang bak pahlawan yang siap menanggung bersama kesusahan orang lain. Mereka tidak hanya sigap mendatangi korban, tetapi juga cepat mengurusi hal-hal yang kecil. Tidak butuh waktu yang lama, spanduk besar bertulisan ”Posko Bantuan Bencana Banjir Situ Gintung, Caleg Nomor ...” sudah terpampang di depan posko.

Selain di jalan utama, beberapa posko didirikan di sekitar lokasi rumah-rumah penduduk yang terkena bencana. Salah satu parpol bahkan mendirikan beberapa tenda di tanah kosong untuk menampung korban yang rumahnya hancur tersapu banjir.

Selain sembako, posko parpol dipenuhi pakaian bekas, obat- obatan, makanan, dan air mineral. Tidak hanya itu, sejumlah parpol terlihat sedang membagikan sejumlah amplop yang saya pun tidak tahu apa isinya, bahkan mau repot-repot menyiapkan mobil ambulan untuk membantu korban. Meski ada anggapan dari sebagian masyarakat yang menilai kegiatan parpol di tempat bencana hanya untuk tebar pesona, caleg parpol bergeming.

”Terserah saja orang menilai, yang penting kami punya niat memberi bantuan. Posko ini akan terus berdiri selama satu minggu untuk memberi bantuan,” kata Hawelly Bachtiar, caleg Partai Hanura yang mendirikan posko bantuan di Jalan Juanda. Hal senada juga diungkapkan Jazuli Juwani, caleg Partai Keadilan Sejahtera, yang mendirikan posko di sekitar lokasi bencana. Dengan suara lantang, Jazuli mengatakan bahwa semua yang dia lakukan bukan semata untuk tebar pesona.

”Ini urusan pertanggungjawaban kepada publik dan panggilan,” ujarnya.

Bencana Situ Gintung yang menelan puluhan korban jiwa tersebut memang telah menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari orang biasa yang ramai-ramai datang ke lokasi untuk sekadar menonton sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang datang untuk memperlihatkan empati.

Kalla datang ke lokasi terlebih dahulu dengan ditemani sejumlah menteri, seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie. Adapun Yudhoyono langsung ke Situ Gintung saat berkampanye di Bandung dan Serang. Selain melihat kondisi bencana, Presiden juga memberikan bantuan 1.500 paket sembako. Paket bantuan Presiden dikemas dalam tas jinjing warna putih biru yang bertuliskan ”Bantuan Presiden Republik Indonesia”. Tas itu juga dilengkapi lambang Burung Garuda dengan tulisan Istana Kepresidenan Indonesia.

Nah, apakah itu kampanye atau bukan, silakan menafsirkan sendiri.... Menurut Anda gimana? Apakah itu termasuk money politik atau bantuan politik...? mungkin perbedaanya tipis seperti rambut... jadi ya gak begitu keliatan....

Selengkapnya......

KPU Akan Undi Parpol Yang Berhak Dapat Kursi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundi nama parpol yang berhak mendapatkan kursi, legislatif jika 2 parpol memperoleh sisa suara sama. Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan pengundian akan dilakukan jika dalam penghitungan tahap kedua dan ketiga, ada 2 parpol memperoleh sisa suara yang persis sama dalam satu daerah pemilihan.

"Pengundian terpaksa dilakukan, karena pada tahap ini, KPU sulit melacak asal sebaran suara," kata Endang, seperti dikutip BBC. Hal itu sejalan dengan peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, yang menyebutkan secara tegas penentuan berdasarkan undian. Namun keputusan KPU ini ternyata tidak disepakati oleh semua partai politik.

Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menolak cara yang ditawarkan oleh KPU.

"Partai bekerja keras menggalang suara rakyat untuk mendukung calegnya, kalau karena proses penghitungan ada partai yang memperoleh suara sama dan kemudian itu diundi. Ini namanya tidak menghargai suara rakyat," kata Arif.

"KPU sebaiknya tidak membuat aturan yang lucu."

Pada pemilu 2004, pengundian juga dimungkinkan, tetapi tidak ditemukan jumlah perolehan suara yang persis sama diantara parpol peserta pemilu. Sementara penentuan calon legislatif yang mendapatkan suara yang sama dari satu parpol akan diserahkan kepada partai politik. Namun sebelum dikembalikan ke parpol, penentuan didasarkan pada sebaran suara di satu daerah pemilihan.

Selengkapnya......

Anggaran Pemilu di Pusat Tak Lebih Rp3 Triliun

Sebagian besar anggaran pemilihan umum (pemilu) digunakan untuk penyelenggaraan pemilu di daerah sementara penggunaan di pusat tidak lebih dari seperempatnya yaitu hanya sekitar Rp3 triliun. "Dari anggaran pemilu sebesar Rp13,5 triliun, yang digunakan KPU Pusat tidak sampai seperempatnya yaitu hanya sekitar Rp3 triliun," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Anshari, selebihnya dari Rp3 triliun, disalurkan ke daerah, untuk penyelenggaraan pemilu di daerah. Jumlah itu pun, lanjut Anshari, sudah termasuk anggaran untuk logistik pemilu. "Jumlah itu untuk tiga kali pemilu yaitu DPR, DPRD, dan pemilihan presiden putaran pertama dan putaran kedua," jelasnya.

Sementara mengenai agenda rapat koordinasi Jumat ini, Anshari mengatakan, membahas anggaran pemilu namun dirinya belum mengetahu detilnya. "Mungkin sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu," katanya. Ketika ditanya apakah ada kekurangan dana pemilu 2009, Anshari mengatakan, tidak ada. Mengenai berapa besar anggaran yang sudah terserap, Anshari juga mengatakan belum tahu karena juga harus ada laporan dari daerah-daerah.

"Anggaran itu kan tersebar ke setiap daerah," katanya.

Ketika ditanya apakah dibahas anggaran untuk verifikasi daftar pemilih tetap (DPT), Anshari mengatakan tidak tahu. "Namun anggaran sebesar Rp13,5 triliun itu untuk kebutuhan hingga pilpres putaran 2. Dari jumlah itu, sampai saat ini kami belum mengajukan apapun. Kami berharap pilpres cukup satu putaran saja," katanya.

Sementara itu, mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye parpol, Anshari menegaskan, prinsipnya anak di bawah umur tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye. "Tapi kalau dia ikut sendiri, tidak bisa kita melarangnya. Kalau dia diikutsertakan maka ada sanksi pidananya," kata Anshari.

Selengkapnya......

Partai Politik Berjanji Pemilu Damai

Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 berkomitmen untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan tertib, damai, cerdas dan berkualitas. Komitmen ini diikrarkan parpol pada acara “Deklarasi Kampanye Damai” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Para pimpinan parpol peserta Pemilu 2009 mengucapkan ikrar yang berbunyi: “Kami seluruh Pimpinan Partai Politik Pemilu 2009 dengan ini menyatakan untuk mewujudkan kampanye rapat umum yang tertib, damai, cerdas, dan berkualitas, demi suksesnya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-udangan.”

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, kampanye adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. Karena itu, kampanye harus dilaksanakan secara tertib dan damai. “Untuk itu perlu komitmen antarpeserta Pemilu untuk melaksanakan kampanye secara tertib, damai, cerdas dan berkualitas,” ujar Hafiz saat memberikan sambutan pada acara “Deklarasi Kampanye Damai” di Hall D Pekan Raya Jakarta (16/03).

Hafiz mengharapkan, 21 hari masa kampanye (16 Maret – 5 April 2009) dapat menciptakan suasana yang sejuk dan indah. Semua materi kampanye harus berorientasi kepada kejayaan bangsa. “Kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bangsa yang santun dan bermartabat,” ucap Hafiz.

Ketua Pokja Kampanye KPU Sri Nuryanti mengatakan, kampanye Pemilu 2009 adalah salah satu bagian pendidikan politik bagi masyarakat. “Parpol harus memberi contoh berpolitik secara santun dan bermartabat,” ujar Sri.

Acara deklarasi kampanye damai ini, menurut Sri, bertujuan untuk membangun komitmen bersama antarparpol agar mewujudkan kampanye rapat umum yang tertib, damai, cerdas, dan berkualitas, demi suksesnya Pemilu 2009 sesuai dengan peraturan perundang-udangan. “Selama 21 hari ke depan, kampanye harus berjalan damai dan tertib,” tegas Sri.

Sekitar 2.200 orang yang berasal dari perwakilan dan simpatisan parpol peserta Pemilu 2009 menghadiri pengucapan ikrar dan penandatangan kampanye damai dan tertib. Setelah mengucapkan ikrar, masing-masing pimpinan parpol berorasi singkat memaparkan visi dan misinya.

Selengkapnya......

Menuju Pemilu 2009

Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin gencar melakukan sosialisasi Pemilu 2009. Setelah sebelumnya menggandeng organisasi keagamaan, pemuda, perempuan, dan organisasi profesi, kali ini KPU bekerjasama dengan Depdiknas akan turun ke sekolah dan kampus untuk mensosialisasikan Pemilu 2009.

“Segera ada gerakan sosialisasi pmilu di sekolah dan universitas. Kalau bisa, universitas seluruh Indonesia melakukan gerakan yang sama (sosialisasi Pemilu 2009),” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary seusai penandatangan nota kesepahaman antara Ketua KPU dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo di Gedung Depdiknas, Jakarta (16/03). Hadir juga dalam penandatangan anggota KPU Endang Sulastri dan Syamsul Bahri, Sekretariat Jenderal KPU, serta para pejabat eselon I Depdiknas.

Menurut Hafiz, inti dari nota kesepahaman ini adalah kerjasama dalam rangka sosialisasi Pemilu 2009 kepada pelajar dan mahasiswa atau pemilih pemula. “Khususnya pemilih pemula. Ini sangat penting karena jumlah mereka sangat banyak. Mereka perlu pemahaman (Pemilu 2009) yang lebih komprehensif,” jelas Hafiz.

Saat ini sekitar 30 persen dari 171.265.442 jumlah pemilih Pemilu 2009 adalah pemilih pemula. Selain sosialisasi mengenai tata cara menandai (menconteng sekali), kepada pemilih pemula juga perlu disosialisasikan subtansi dari pelaksanaan pemilu, yakni momentum yang sangat penting untuk mengubah bangsa.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, sosialisasi pemilu adalah bagian dari pendidikan. Sosialisasi yang baik adalah membuat pemilih menjadi rasional dalam memilih calon-calonnya. “Diknas akan all out mendukung sosialisasi ini. Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) dapat menggunakan Kuliah Kerja Nyata, kegiatan kemahasiswaan atau bentuk kegiatan lain. Dengan ini, diharapkan pemahaman masyarakat menjadi lebih baik,” ungkap Mendiknas.

Walaupun nota kesepahaman ini baru ditandatangani, kegiatan sosialisasi di kampus dan sekolan sudah dimulai di beberapa daerah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal mengatakan, di beberapa daerah--seperti Solo--sudah dimulai sosialisasi Pemilu 2009 di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa setempat. “Mahasiswa, selain sosialisasi kepada sesama mahasiswa, mereka juga turun ke sekolah-sekolah (sosialisasi Pemilu 2009). Dan ini sangat efektif karena mereka mudah diterima olah anak-anak SMA. Ini bukan baru mulai, tapi sudah berjalan,” ujar Fasli.

Saat ini, lanjut Fasli, beberapa universitas di bawah koordinasi Universitas Gadjah Mada sudah melakukan Kuliah Kerja Nyata tematis khusus sosialisasi Pemilu di lima lokasi: Sumatera, Sulawesi, Jawa, DKI, dan Kalimantan. “(Sosialisasi Pemilu) ini dilayani oleh 17 perguruan tinggi yang bahu membahu membuat metodologi bersama. Setelah ini (sosialisasi) akan diikuti di tempat-tempat lain.

Untuk sekolah, terutama SMA, SMK dan Madrasah Aliyah yang mempunyai pemilih pemula juga akan diberikan sosialiasi pemilu. “Saat ini sudah dilakukan dengan KPU Daerah,” ujar Fasli.

Selengkapnya......