Anggaran Pemilu di Pusat Tak Lebih Rp3 Triliun

Sebagian besar anggaran pemilihan umum (pemilu) digunakan untuk penyelenggaraan pemilu di daerah sementara penggunaan di pusat tidak lebih dari seperempatnya yaitu hanya sekitar Rp3 triliun. "Dari anggaran pemilu sebesar Rp13,5 triliun, yang digunakan KPU Pusat tidak sampai seperempatnya yaitu hanya sekitar Rp3 triliun," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Anshari, selebihnya dari Rp3 triliun, disalurkan ke daerah, untuk penyelenggaraan pemilu di daerah. Jumlah itu pun, lanjut Anshari, sudah termasuk anggaran untuk logistik pemilu. "Jumlah itu untuk tiga kali pemilu yaitu DPR, DPRD, dan pemilihan presiden putaran pertama dan putaran kedua," jelasnya.

Sementara mengenai agenda rapat koordinasi Jumat ini, Anshari mengatakan, membahas anggaran pemilu namun dirinya belum mengetahu detilnya. "Mungkin sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu," katanya. Ketika ditanya apakah ada kekurangan dana pemilu 2009, Anshari mengatakan, tidak ada. Mengenai berapa besar anggaran yang sudah terserap, Anshari juga mengatakan belum tahu karena juga harus ada laporan dari daerah-daerah.

"Anggaran itu kan tersebar ke setiap daerah," katanya.

Ketika ditanya apakah dibahas anggaran untuk verifikasi daftar pemilih tetap (DPT), Anshari mengatakan tidak tahu. "Namun anggaran sebesar Rp13,5 triliun itu untuk kebutuhan hingga pilpres putaran 2. Dari jumlah itu, sampai saat ini kami belum mengajukan apapun. Kami berharap pilpres cukup satu putaran saja," katanya.

Sementara itu, mengenai pelibatan anak-anak dalam kampanye parpol, Anshari menegaskan, prinsipnya anak di bawah umur tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye. "Tapi kalau dia ikut sendiri, tidak bisa kita melarangnya. Kalau dia diikutsertakan maka ada sanksi pidananya," kata Anshari.