BAWASLU TETAPKAN "STATUS GAWAT" PADA PEMILU 2009

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menetapkan "status gawat pemilu" karena distribusi logistik masih karut-marut. Jika keadaan ini dibiarkan, status pemilu mendekati genting. Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini mengatakan itu saat konferensi pers soal pengawasan distribusi logistik Pemilu 2009 di Hotel Millenium, Jln. Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

"Logistik, terutama surat suara, pada H-14 dalam keadaan gawat. Berdasarkan kondisi logistik itu, Pemilu 2009 berstatus gawat. Indikatornya distribusi logistik yang sebarannya hanya terkonsentrasi di beberapa tempat dan belum menjangkau wilayah-wilayah lain," kata Nur Hidayat.

Bawaslu juga menetapkan 46 kab./kota di delapan belas provinsi sebagai wilayah rawan logistik surat suara, yaitu Jabar, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, dan Maluku.

Wilayah kab./kota yang dikategorikan rawan logistik, di antaranya Kab. Ciamis, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat. Di Kab. Ciamis, Bawaslu menemukan 813.089 surat suara rusak yang terdiri atas 1.185 untuk DPR RI, 1.638 surat suara DPD, 1.973 surat suara DPRD provinsi, dan 808.293 surat suara DPRD kab./kota.

Rusak

Berdasarkan investigasi Bawaslu dan laporan data dari panwaslu daerah, total jumlah surat suara rusak dan kurang sebanyak 6.331.905. Jumlah itu terdiri atas 2.683.927 surat suara rusak dan kekurangan surat suara mencapai 3.652.978.

"Hingga saat ini, distribusi logistik surat suara sama sekali belum diterima Provinsi Papua Barat. Melihat kondisi logistik seperti itu, status pemilu bisa berlanjut ke status genting dan kritis," kata Nur Hidayat.

Untuk itu, Hidayat berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlalu mengumbar optimisme yang tidak dilandasi data akurat. "Kami ingin KPU menepati jadwalnya. Kami mengawasi ketat," ujarnya.

KPU juga harus terbuka kepada anggota panwaslu yang mempertanyakan kesiapan logistik. "Berdasarkan laporan anggota panwaslu daerah, KPU kerap menutup-nutupi informasi seputar kesiapan logistik," kata Nur Hidayat.

Kinerja perusahaan

Selain masalah distribusi, Bawaslu juga menyoroti kinerja perusahaan percetakan yang diwarnai beberapa pelanggaran berat, di antaranya pengamanan pencetakan surat suara dan kredibilitas perusahaan percetakan.

Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fredeilina Sitorus, mengatakan, investigasi Bawaslu menemukan banyak surat suara yang salah cetak disebar begitu saja. "Ada surat suara yang dipakai alas duduk atau menutup kaleng cat. Seharusnya dimusnahkan sehingga tidak ditemukan surat suara yang beredar bebas," ujarnya.

Bawaslu juga menemukan bukti beberapa perusahaan yang dimiliki caleg DPR RI dari salah satu partai di Jakarta. "Kami pun menemukan perusahaan yang menyubkontrakkan pencetakan surat suaral yang dilarang Keppres No. 80/2008," katanya.